Payung Hukum Pembentukan PPID
PAYUNG HUKUM PEMBENTUKAN PPID
- UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) berbunyi \"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.\"
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Perturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Pergub Nomor 32 Tahun 2021 Tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ( sebagai pengganti pergub 28 Tahun 2013 ).
.JPG)
